Indonesia’s Future – Sebuah Peluang Emas

Meskipun bervisi apokaliptik selama satu dekade yang lalu, Indonesia meraup sukses besar. Namun seharusnya bisa lebih tinggi lagi.

KETIKA Soeharto, Diktator Indonesia selama puluhan tahun, jatuh pada tahun 1998 negara yang sangat ter-integritas nampak dalam keraguan. Negara menghadapi keruntuhan ekonomi, kekacauan poltik dan pemberontakan separatis di Aceh, Papua dan Timor Timur. Negara tetangga berada dalam kekhawatiran terburuk: anarki di Indonesia; gelombang ekstremisme, eksodus orang putus asa; perampokan di beberapa jalur perkapalan tersibuk dunia.

Namun, saat ini Indonesia nampaknya hampir merupakan suatu keajaiban. Laporan khusus the economist dalam masalah ini menggambarkan, kondisi yang stabil, demokrasi damai dengan pertumbuhan ekonomi yang tangguh namun pada jilatan terhormat. Keburukan ini -minus Timor-Leste yang kini independen. Disamping bom bunuh diri bulan Juli di Jakarta, ekstremisme yang telah terpinggirkan dan, merupakan Negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, maupun aturan yang moderat. Pembuat kebijakan Indonesia, secara alami, merasa syukur telah terhindar dari kejatuhan ke jurang. Dan ini cukup memuaskan. Sebaliknya, pembuat kebijakan seharusnya mengkhawatirkan tentang rapuhnya keuntungan yang telah mereka buat, dan seberapa jauh negara ini masih menyadari potensinya.

Presiden saat itu, memiliki kesempatan langka untuk mencoba. Dipilih kembali pada bulan Juli secara mayoritas yang mendebarkan, Partai dari Presiden terpilih juga memiliki lebih banyak kursi ketimbang lainnya di parlemen. Ini merupakan klaim yang menguatkan, akan memungkinkannya untuk menyusun kabinet dengan teknokrat yang kompeten dan menghilangkan kesungkanan dan ketakutan dengan reformasi yang dilakukan pada jabatannya yang pertama. Keberanian bagaimanapun diperlukan: dalam mereformasi ekonomi; mengintensifkan pertempuran melawan bencana korupsi; dan sekop penggali parit proses demokrasi yang solid.

Berbeda sekali dengan ibarat kapal karam selama krisis keuangan Asia 1997-98, Indonesia telah berlayar melalui kredit tanpa banyak kebocoran. PDB diperkirakan akan tumbuh dengan lebih dari 4% tahun ini. Pengendalian fiskal dan permintaan domestic berkelanjutan telah memberikan ekonomi yang solid. Hal ini tidak, bagaimanapun, diterjemahkan ke dalam pengurangan kemiskinan yang dijanjikan pemerintah saat berkuasa pada 2004. Indonesia juga tidak memiliki iklim usaha yang memungkinkan ekonomi tumbuh 6,5% per-tahun dimana rata-rata ini di bawah era Soeharto, apalagi dua digit angka yang dicapai oleh China.

Beberapa indikator kemiskinan, seperti tingkat kekurangan gizi anak, telah hampir tidak membaik sejak tahun 2000, dan lain-lain, seperti kejadian kematian ibu, jauh lebih buruk daripada di banyak negara dengan pendapatan nasional per kepala yang sama. Sebagian ini adalah kegagalan pengeluaran pemerintah. Sekitar setengah dari pengeluaran dialokasikan untuk bahan bakar, listrik dan subsidi lain, yang cenderung menguntungkan pihak yang mampu. Dan pelimpahan penting secara politik atas kekuasaan dan sumber daya memperburuk masalah klasik ini: bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk membelanjakan uang secepat seharusnya.

Dengan pasar domestik yang besar- sejumlah 240 juta – Indonesia seharusnya menjadi hub alami untuk perburuan bisnis pada ceruk regional di Asia Tenggara. Namun, kebijakan yang tidak ramah malah mendorong perusahaan-perusahaan lari ke tempat lain. Pada minggu ini laporan tahunan Bank Dunia dalam hal kemudahan melakukan bisnis di seluruh dunia menempatkan Indonesia pada peringkat 122 dari 183 negara, di bawah misalnya, Bangladesh, Ethiopia dan Guatemala. Birokrasi, proteksionisme picik, pembatasan undang-undang perburuhan dan kebingungan antara tingkat pemerintahan yang berbeda menghalangi investasi.

Begitu juga korupsi. Salah satu poin terbesar presiden adalah image yang bersih. Sebuah kampanye melawan korupsi telah membuktikan bahkan orang tua menantunya ditempatkan dibalik jeruji besi. Anti-korupsi telah memiliki dampak, sebagian berkat kerja komisi independen, yang dikenal sebagai KPK. Itulah mungkin mengapa kekuatan KPK berada di bawah ancaman parlemen, yang mungkin belum berhasil hilang sama sekali.

Sebuah proses bukan tujuan

Pencapaian semua yang paling mengagumkan dari Indonesia juga tidak dapat diberikan semata-mata. Meskipun telah mendirikan sebuah demokrasi yang berfungsi dalam waktu singkat, kandidat lain dalam pemilihan bulan Juli menentang hasil pemilu. Mereka memiliki pesan. Pemilihan berjalan cacat. Tidak ada yang seperti Iran atau Afghanistan-gaya-kecurangan - penyalahgunaan tampak secara acak ketimbang sistematis. Tapi apa yang benar-benar menenangkan emosi adalah margin kemenangan Presiden terpilih. Sebelum pemilihan berikutnya, proses yang lebih kuat sangat penting. Kediktatoran sudah nampak tinggal kenangan belaka, gagasan tentang kudeta juga menggelikan. Namun banyak yang sama dikatakan mirip Thailand satu dekade yang lalu, beberapa tahun sebelum tentara melangkah kembali ke politik. Demokrasi Indonesia tampaknya memiliki dasar lebih tangguh, tapi itu bisa menjadi kesalahan serius bila menganggap sudah dibangun sepenuhnya.

The Economist